Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l) Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o) Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q) Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara (UU 1 pasal 7 ayat 2
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI … Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (20) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Negara. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA - WordPress.com Menkeu menyelenggarakan sistem informasi keuangan negara yang terintegrasi meliputi sistem informasi pada K/L dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan keuangan negara dan keuangan derah (Psl 180) Sistem Informasi Keuangan Negara TERIMA KASIH * * * * * * * * * * * * * OUTLINE Pejabat Perbendaharaan; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pengelolaan keuangan negara | andichairilfurqan Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Akuntansi Pemerintahan – Kemenkeu Learning Center Kemenkeu Learning Center merupakan media pembelajaran online yang membahas berbagai materi tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat umum. Kemenkeu Learning Center berfungsi untuk mendukung proses pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian … PortalKPPN | Unofficial Mekanisme Perbendaharaan Dan ... Blog unofficial yang berisi tentang mekanisme perbendaharaan & pencairan dana APBN, sistem perpajakan, serta apapun yang berhubungan dengan keuangan negara. Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Cara Buat SPM GUP Nihil dan PTUP … Sejarah Pengelolaan Keuangan - Kementerian Keuangan RI
Sejarah - Kementerian Keuangan Republik Indonesia SEJARAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. Terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan Negara di Indonesia.Ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan … PPT – AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PowerPoint presentation ... akuntansi sektor publik muhammad hanad haifani a. konsep anggaran sektor publik anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama – A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - … NOMOR 262/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI …
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT perbendaharaan negara. 6. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Tugas dan Fungsi Ditjen Perbendaharaan Tugas. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PowerPoint Presentation KPPN Type A1 dan Type A2 bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Makalah SISTEM KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGARA Dengan keluarnya tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia terus berubah dan berkembang
Aug 12, 2014 · Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Adapun tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kanwil DJPB antara lain sebagai berikut.
BAHAN KULIAH KEUANGAN. NEGARA DAN DAERAH Oleh CHABIB SOLEH. TATAP MUKA KE I A. Pendahuluan. Tata kelola penyelenggaraan keuangan negara dan daerah merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Oleh karena itu dalam menyelenggarakan keuangan negara dan daerah perlu memperhatikan berbagai kaidah yang mencirikan suatu pemerintahan negara …
